HITSPOKER.NET


PERI99.COM

BANDAR DOMINO QQ

Sertifikat Halal Dari MUI, Akhirnya Pemerintah Ambil Alih

Sertifikat Halal Dari MUI, Akhirnya Pemerintah Ambil Alih


SITUS BANDAR KARTUDalam rencana berikan jaminan serta perlindungan pada orang-orang mengenai kehalalan product yang dikonsumsi serta dipakai orang-orang jadi pemerintah bakal membuat Tubuh Penyelenggara Jaminan Product Halal (BPJPH).

BPJPH berkedudukan dibawah Menteri Agama serta bertanggungjawab juga pada Menteri Agama.

Hal itu disebutkan Direktur Masalah Agama Islam serta Pembinaan Syariah Kemenag RI, Muhammad Tambrin di depan Peserta Aktivitas Workshop Jurnalistik yang di gelar PINMAS Kemenag RI, Kamis (10/11/2016) di Kementerian Agama Jakarta.

Bekas Kakanwil Kaimantan Selatan itu menyampaikan dalam melakukan kewenangannya, BPJPH bekerja bersama dengan kementerian atau instansi berkaitan seperti Instansi Pemeriksa Halal, termasuk juga di dalamnya MUI yang mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan fatwa halal serta surat ketentuan penetapan fatwa halal sebagai basic penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.

AGEN POKERTambrin juga menerangkan dengan cara terinci kewenangan BPJPH diantaranya merumuskan serta mengambil keputusan kebijakan JPH ; mengambil keputusan etika, standard, prosedur, serta persyaratan JPH ; menerbitkan serta mencabut Sertifikat Halal serta Label Halal pada Product ; lakukan registrasi Sertifikat Halal pada Product luar negeri ; lakukan sosialisasi, edukasi, serta publikasi Product Halal ; lakukan akreditasi pada LPH ; lakukan registrasi Auditor Halal ; lakukan pengawasan pada JPH ; lakukan pembinaan Auditor Halal ; serta lakukan hubungan kerja dengan instansi dalam serta luar negeri di bagian penyelenggaraan JPH.

Terkecuali masalah kewenangan menerbitkan sertifikat halal, terdapat banyak poin lain yang akan untungkan pemerintah. Satu diantaranya, kehadiran BPJPH dibawah kendali Kementerian Agama yang akan memudahkan pemerintah dalam lakukan audit.

Audit dapat dikerjakan atas keinginan menteri agama atau bila ada laporan dari orang-orang pada penyalahgunaan kewenangan. Bila di ketahui BPJPH lakukan jual-beli sertifikat halal, jadi Inspektorat Jenderal Kemenag dapat mengusutnya.

Keuntungan lain, dana yang didapat dari sertifikasi halal dapat dimasukkan ke kas negara lewat jalur Penerimaan Negara Bukanlah Pajak (PNBP). Oleh karenanya, nanti besaran tarif sistem sertifikasi akan diputuskan oleh Kementerian Keuangan.

Subscribe to receive free email updates: